KEADAAN SOSIAL POLITIK
PADA MASA DEMOKRASI LIBERAL
1.
Bagaimanakah keadaan
sosial budaya pada masa Kabinet Natsir?
KABINET NATSIR (6 September 1950 - 21
Maret 1951) Kabiet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950 dengan Mohammad
Natsir (Masyumi) sebagai perdana menteri. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi
yang dipimpin Masyumi, di mana PNI sebagai partai kedua terbesar dalam parlemen
tidak turut serta, karena tidak diberi kedudukan yang sesuai. Kabinet ini
merupakan kabinet dimana tokoh-tokoh terkenal duduk di dalamnya, seperti Sri
Sultan Hamengkubuwono IX, Mr. Asaat, Ir. Djuanda, dan Prof. Dr. Soemitro
Djojohadikoesoemo, sehingga kabinet ini merupakan Zaken Kabinet.
a.
Program - program
dari Kabinet Natsir, di antaranya meliputi :
Mempersiapkan dan menyelenggarakan pemilihan umum
untuk Konstituante.
Mencapai konsolidasi dan penyempurnaan susunan
pemerintahan serta membentuk peralatan negara yang kuat dan daulat.
Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman
Menyempurnakan organisasi Angkatan perang dan
pemulihan bekas – bekas anggota tentara dan gerilya dalam masyarakat.
Memperjuangkan penyelesaian soal Irian Barat
secepatnya.
Mengembangkan dan memperkokoh kesatuan ekonomi rakyat
sebagai dasar bagi pelaksanaan ekonomi nasional yang sehat.
Membantu pembangunan perumahan rakyat serta memperluas
usaha – usaha meninggikan derajat kesehatan dan kecerdasan rakyat
b.
Keberhasilan yang pernah dicapai Kabinet
Natsir :
Ø
Di bidang ekonomi, ada Sumitro Plan yang mengubah
ekonomi kolonial ke ekonomi nasional
Ø
Indonesia masuk
PBB
Ø
Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk
pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat.
c.
Kendala/ Masalah
yang dihadapi :
v
Pada penerapan Sumitro Plan, pengusaha nasional diberi
bantuan kredit, tetapi bentuan itu diselewengkan penggunaannya sehingga tidak
mencapai sasaran.
v Upaya
memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu
(kegagalan).
v Timbul
masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh
wilayah Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA,
Gerakan RMS.
d.
Berakhirnya
kekuasaan kabinet Natsir :
Penyebab jatuhnya Kabinet Natsir
dikarenakan kegagalan Kabinet ini dalam menyelesaikan masalah Irian Barat dan
adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah
mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 th 1950
mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disetujui parlemen
sehingga Kabinet Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden.
2.
Apakah keuntungan
dan akibat dari MSA pada Kabinet Sukiman?
a.
Pendahuluan
Adanya Pertukaran Nota Keuangan antara Mentri Luar Negeri Indonesia
Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. Mengenai pemberian
bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia
berdasarkan ikatan Mutual Security Act (MSA). Dimana dalam MSA terdapat
pembatasan kebebasan politik luar negeri RI karena RI diwajibkan memperhatiakan
kepentingan Amerika.
b.
Keuntungan
Indonesia mendapat
bantuan ekonomi dan militer
c. Akibat
·
Dalam
perjanjian itu juga tercantum sebuah poin yang membatasi kebebasan
politik luar negeri pemerintah Indonesia. Dalam hal ini kebijakan politik luar
negeri pemerintahan Indonesia harus memperhatikan kepentingan luar negeri
pemerintah Amerika Serikat.
·
Tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar
politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok
barat bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat.
·
Muncul pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan
Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut.
·
DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman
harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.
·
Ahmad
Soebardjo selaku Menteri Luar Negeri
mengundurkan diri
·
Sukiman
menyerahkan mandatnya kepada Presiden Soekarno pada 23 Februari 1952
0 komentar:
Posting Komentar